Panduan Lengkap Cara Daftar Merek Dagang Agar Bisnis Kamu Aman dari Plagiat
Oleh pijak.bisnis
calendar_today 27 Mei 2026
Banyak pengusaha sering kali menunda urusan legalitas identitas bisnis mereka karena menganggapnya rumit dan mahal. Padahal, memiliki nama dan logo usaha yang brilian tidak akan berarti apa-apa jika kamu belum mengamankannya di mata hukum.
Oleh karena itu, mendaftarkan identitas usaha ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan langkah krusial. Selanjutnya, saya akan membagikan panduan lengkap mengenai alasan pentingnya melindungi aset ini, syarat yang kamu butuhkan, hingga tahapan pengajuannya.
Mengapa Mengamankan Identitas Bisnis Itu Sangat Penting?
Pemerintah menganut sistem First to File dalam urusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Artinya, siapa yang pertama kali mengajukan pendaftaran, dialah yang memiliki hak eksklusif atas nama tersebut, terlepas dari siapa yang pertama kali menggunakannya.
Dengan demikian, memiliki sertifikat resmi akan memberi kamu ketenangan pikiran sekaligus menaikkan nilai jual perusahaan di mata investor maupun klien.
Syarat Utama Mengajukan Perlindungan HKI
Sebelum memulai proses pengajuan, kamu wajib menyiapkan beberapa dokumen pendukung. Pemerintah membagi syarat ini menjadi dua kategori, yakni untuk perorangan dan badan usaha (seperti PT atau CV).
Untuk pendaftaran atas nama badan usaha, kamu perlu menyiapkan:
- Logo atau label usaha yang jelas (format gambar digital).
- Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan SK Kemenkumham.
- Tanda tangan direktur utama di atas meterai (untuk surat kuasa atau surat pernyataan).
- Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan.
Sementara itu, jika kamu mendaftar secara perorangan (UMKM), kamu cukup melampirkan KTP, surat keterangan binaan UMKM (untuk mendapat potongan biaya), serta gambar logo bisnis kamu.
Langkah-Langkah Mengajukan Lisensi ke DJKI
Setelah semua syarat lengkap, kamu bisa mengikuti tahapan berikut untuk memproses legalitas nama usahamu:
- Lakukan Pengecekan Awal: Ini adalah langkah paling vital. Kamu wajib memastikan nama yang kamu bidik belum ada yang memakainya. Kamu bisa menelusurinya melalui situs resmi PDKI Indonesia.
- Beli Kode Billing: Masuk ke sistem loket virtual DJKI untuk memesan kode pembayaran (kode billing) sesuai dengan kelas barang atau jasa yang kamu pilih.
- Bayar PNBP: Lakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui bank persepsi atau dompet digital yang bekerja sama dengan pemerintah.
- Isi Formulir Online: Masuk ke akun aplikasi Merek DJKI, buat permohonan baru, lalu unggah semua dokumen persyaratan yang sudah kamu siapkan sebelumnya.
- Pantau Proses Verifikasi: Petugas DJKI akan memeriksa kelengkapan administrasi dan melakukan publikasi. Jika tidak ada pihak yang keberatan, pemerintah akan segera menerbitkan sertifikat eksklusif milikmu.
Amankan Aset Berharga Kamu Sekarang Juga!
Mengurus perizinan HKI memang membutuhkan ketelitian, terutama saat menentukan kelas barang atau jasa (KBLI) agar sesuai dengan kegiatan operasional bisnis kamu. Salah memilih kelas bisa membuat perlindungan hukum menjadi tidak maksimal.
Oleh sebab itu, jika kamu ingin fokus pada pengembangan produk atau ekspansi pasar tanpa pusing memikirkan birokrasi, tim profesional dari Pijak Bisnis siap membantu kamu. Kami akan memastikan seluruh proses berjalan lancar sejak tahap penelusuran nama hingga sertifikat resmi berada di tangan kamu. Hubungi kami sekarang dan lindungi masa depan bisnismu!
FAQ (Pertanyaan yang Paling Sering Kamu Tanyakan)
Pemerintah biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 tahun untuk merampungkan seluruh proses, mulai dari pemeriksaan formalitas, masa pengumuman, hingga pemeriksaan substantif. Namun, sejak kamu menerima nomor tanda terima pendaftaran, nama bisnismu secara prinsip sudah mulai mendapatkan perlindungan.
Iya, kamu wajib mendaftarkan setiap entitas atau brand secara terpisah jika mereka memiliki elemen visual atau nama yang berbeda secara signifikan. Langkah ini penting untuk mencegah kompetitor meniru salah satu sub-produk milikmu.
Jika hal ini terjadi, kamu memiliki hak untuk memberikan surat tanggapan (sanggahan balik) kepada DJKI. Petugas pemeriksa akan mempertimbangkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak sebelum memutuskan apakah mereka akan menerima atau menolak permohonan kamu.
pijak.bisnis
Pakar legalitas dan perpajakan di PijakBisnis. Berdedikasi untuk memberikan edukasi dan solusi hukum terbaik bagi para pengusaha di Indonesia.
Lihat semua artikel penulis arrow_forward